GELIAT EKONOMI DESA PADA MASA PANDEMI

Oleh: Dr. Hartini, S.E., M.M.

Penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok menjadi bencana yang sangat mengerikan pada abad ini. Badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) kemudian menetapkannya sebagai pandemi. Di Indonesia, status darurat Covid-19 di Indonesia ditetapkan pada bulan Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Seluruh dunia merasakan dampak dari virus Covid-19, terlebih Indonesia. Di antara dua ratus lebih negara di dunia Indonesia merupakan salah satu negara yang paling merasakan dampak virus tersebut. Ganasnya serangan Covid-19 telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, meluluhlantakkan kokohnya benteng struktur ekonomi, kinerja perekonomian saat ini anjlok. Semua hancur lebur, roda perekonomian seolah tak lagi berputar. Situasi perekonomian global semakin mencekam yang ditandai dengan runtuhnya pasar saham serta ketidakpastian ekonomi membayangi optmisime pasar.

Indonesia yang merupakan negara dengan segala permasalahan yang multidimensi, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, pengangguran serta jumlah penduduk yang sangat padat. Tokoh ekonomi Adam Smith dengan teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan dua faktor yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi kian lambat tercermin dari tingginya angka kemiskinan. Beberapa sektor perdagangan menjadi lumpuh, banyak perusahaan telah mengalami gulung tikar, pabrik-pabrik yang menyerap banyak tenaga kerja tutup, gelombang PHK terus terjadi yang menyebabkan angka pengangguran melonjak drastis. Efek dari situasi yang serba sulit ini juga mengakibatkan tingginya angka kriminalitas terutama di wilayah perkotaan. Di tengah carut-marut permasalahan pelik yang melanda negeri, masalah kesehatan juga tak kalah memprihatinkan, ribuan nyawa melayang sebagai imbas dari serangan virus Covid-19. Di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dipenuhi dengan pasien virus corona, para petugas medis dengan seragam APD lengkap sangat kelelahan dengan beban pekerjaan yang berat. Seketika pemerintah dan segenap aparatnya dibuat sibuk untuk menangani penyebaran Covid-19, setiap hari kasus Covid-19 semakin bertambah jumlahnya. Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari berbagai segi, apalagi masa PSBB. Saat itu, semua harus berada di rumah, pembatasan ini mengakibatkan sulitnya akses untuk memperoleh bahan makanan.

Solusi dari pemerintah adalah menyediakan bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat yang terisolasi. Negeri ini tidak berpangku tangan, pemerintah dan jajarannya menyusun strategi, memberikan solusi tepat untuk melayani masyarakat. Berbagai kebijakan dalam menyalurkan skema bantuan dalam bentuk bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Jenis-jenis bantuan pun telah dirumuskan sesuai proporsinya masing-masing. Setidaknya, terdapat tujuh macam bantuan sosial, mulai dari bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, subsidi listrik, subsidi gaji, bantuan UMKM, serta bantuan yang diperuntukkan untuk orang yang belum bekerja atau korban PHK berupa Kartu Prakerja.

Segenap upaya yang telah dilakukan pemerintah tetap saja belum bisa mengatasi masalah ekonomi dan sosial sepenuhnya. Bantuan yang diberikan tersebut menimbulkan masalah baru, masyarakat dengan lantangnya berteriak bahwa bantuan sosial tidak tepat sasaran, banyak keluarga di bawah garis kemiskinan yang tidak mendapatkan bantuan terutama di pelosok pedesaan sementara di sisi lain banyak orang kaya yang justru rutin memperoleh bantuan sosial. Padahal sejatinya bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan sosial pun disinyalir dipolitisasi, dibumbuhi dengan unsur nepotisme melalui isu yang santer terdengar di tengah masyarakat bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan petugas penyalur (bantuan sosial) bansos di desa yang memperoleh bantuan.

Dalam situasi yang mencekam, sepatutnya tidak ada yang saling menyalahkan, hanya diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah yang melakukan pendataan secara tepat sampai di pelosok daerah untuk meminimalisasi kesenjangan. Bagi masyarakat dengan kelas menengah ke atas, rasanya tidak elok jika mengharap uluran tangan dari pemerintah karena masih banyak di luar sana yang membutuhkan lebih membutuhkan. Akan tetapi, selalu ranah ketidakadilan yang digaungkan, dalam hal ini mungkin masyarakat kita bisa lebih bijak memaknai definisi adil, di mana adil bukan berarti sama banyak. Tak kalah mencengangkan, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi dana bansos, sebagian lagi melakukan penipuan dengan cara memanipulasi data demi memperoleh bantuan. Pemerintah menjadi dilema, bingung tak bergeming.

Pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang akan tumbuh 5 persen pada masa pandemi ini jauh dari harapan. Badan Pusat Statistik bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai pertumbuhan ekonomi mengalami minus pada angka 2 persen lebih. Padahal kualitas pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Masyarakat menjadi gamang, kebutuhan yang semakin kompleks diiringi dengan tingginya harga-harga bahan pokok membuat sebagian masyarakat yang berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah menjadi semakin menjerit. Wajah bumi pertiwi semakin suram dalam situasi yang mencekam.

Ekonom memprediksi bahwa dampak Covid-19 di pedesaan tidak separah yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Ekonomi desa lebih kuat menghadapi dampak pandemi ini. Sebab, ekonomi di desa lebih banyak pada sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan, sementara di perkotaan mengandalkan sektor industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi desa untuk sektor pertanian dipandang sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia, dana desa yang digelontorkan dengan jumlah triliunan telah meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, dampak Covid-19 juga telah terasa di wilayah pedesaan yang notabene sebagian masyarakat tidak bergantung pada penghasilan dari upah tenaga kerja dari pabrik atau pun karyawan toko juga terkena imbas dari penyebaran Covid-19 walaupun tidak signifikan.

Para petani juga mengeluhkan sulitnya memperoleh kebutuhan terutama alat dan bahan yang digunakan untuk mengelola lahan mereka. Untuk mengelola lahan mereka dibutuhkan pupuk dan sebagainya, sementara kebutuhan lain belum terpenuhi. Di samping itu, untuk memasarkan hasil pertaniannya, harga di pasaran masih belum stabil, harga komoditas pertanian seperti cengkeh, kopi, kakao, sawit, tembakau, karet yang menjadi komoditas andalan ekspor harganya menurun pun menurun drastis.

Wilayah pertanian yang terletak di dataran tinggi seperti Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang selama ini sebagai penghasil cengkeh dan kopi, para petani kemudian beralih membudidayakan porang untuk mengimbangi harga produk pertanian berupa cengkeh dan kopi yang harganya menurun tajam. Tanaman porang kemudian menjadi promadona para petani, setiap jengkal tanah hampir dipenuhi dengan porang. Seperti dikomando, hampir seluruh masyarakat telah membudidayakan porang, harganya pun relatif lebih unggul dengan pengelolaan yang lebih mudah.

Masyarakat pedesaan lebih bersyukur, dengan keadaan alam yang begitu melimpah, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, lahan luas yang dimiliki dengan kondisi tanah yang subur memungkinkan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Dengan demikian, biaya hidup di pedesaan jauh lebih rendah dengan kehidupan di kota yang semuanya butuh uang. Dahulu, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan jadi berbalik arah, kemungkinan penduduk ke kota akan berbondong-bondong memulai hidup di desa, berbagai keterbatasan yang dialami di perkotaan, masalah ekonomi, polusi, dan kesehatan menjadi alasan utama sebab, di desa udara yang segar dan sejuk, lingkungan yang bersih, bahan makanan yang alami masih dapat dijumpai.

Memasuki satu tahun masa pandemi, keadaan ekonomi di desa pun mulai pulih. Lembaga desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berperan dalam memulihkan ekonomi. Bagi masyarakat pedesaan yang lebih banyak bergantung pada hasil pertanian yang harganya rendah. Kini masyarakat sudah kreatif, sebagian masyarakat telah membuka usaha. Ibu rumah tangga yang selama ini hanya berdiam diri, sebagian telah merintis usahanya, sebagian membuka usaha kuliner, membuka usaha jahit, membuka butik, menjual alat-alat pertanian dan sebagainya. Jika dahulu usaha jualan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bergengsi, maka sekarang keadaan berbanding terbalik. Berdagang merupakan salah satu solusi untuk keluar dari jeratan ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini. Momentum pandemi Covid-19 dapat dijadikan reformasi dan transformasi ekonomi desa yang mandiri yang tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.  Bagi para mahasiswa yang berasal dari pedesaan, semestinya mengaktualisasikan diri membangun desa melalui ide-ide kreatif untuk memanfaatkan potensi dan segala sumber yang dimiliki. Sumber daya alam yang melimpah yang dipadukan sumber daya manusia yang unggul maka akan tercipta desa yang maju, pemandangan alam indah dengan udara yang sejuk memiliki potensi untuk pengembangan wisata desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian